“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat apabila lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat,” kata Muhammad Supriyadin Pua Rake
NTT.SIBERINDO.CO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT mengusulkan dilakukan pembatasan perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan maupun anggota DPRD maksimal tiga kali dalam satu tahun sebagai upaya penghematan keuangan daerah.
“Bagi kami, persoalannya bukan sekadar menghitung berapa kali anggota DPRD boleh bepergian.Ini soal keberanian DPRD melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake, Senin.
Menurut dia NTT sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat dan pada saat yang sama, rakyat di provinsi berbasis kepulauan ini sedang membutuhkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur dasar, perlindungan sosial dan berbagai pelayanan publik lainnya.
Dalam situasi seperti ini, kata dia DPRD tidak boleh hanya meminta pemerintah melakukan efisiensi sementara lembaga DPRD sendiri tidak mau berhemat.
Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan beberapa perubahan.
Pertama, perjalanan dinas luar NTT dibatasi maksimal tiga kali setahun dan hanya dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar strategis, memiliki tujuan serta hasil yang jelas, dan tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi daring.
Kedua, hentikan budaya studi banding, konsultasi dan kunjungan kerja yang tidak menghasilkan manfaat konkret bagi rakyat. Teknologi memungkinkan banyak koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan melalui Zoom atau video conference. Jangan membeli tiket pesawat untuk sesuatu yang sebenarnya dapat diselesaikan dari Kupang.
Ketiga, penghematan jangan berhenti pada perjalanan dinas. Kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan, konsumsi dan berbagai belanja pendukung DPRD yang tidak mendesak juga harus dievaluasi.
Keempat, setiap rupiah yang berhasil dihemat harus dapat ditelusuri dan diarahkan kembali kepada kebutuhan rakyat. Jangan sampai perjalanan dinas dipotong, tetapi anggarannya hanya berpindah ke pos belanja birokrasi lainnya.
Kami ingin penghematan itu terlihat hasilnya: membantu sekolah yang kekurangan fasilitas, memperkuat pelayanan kesehatan, membantu masyarakat terdampak bencana, melindungi kelompok rentan dan membiayai pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kelima, fungsi DPRD harus dikembalikan ke substansinya: legislasi, anggaran dan pengawasan. Ukuran produktivitas anggota DPRD bukan berapa kali melakukan perjalanan dinas, tetapi berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diperjuangkan dan diselesaikan.
Kami juga mengusulkan agar penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Gerindra tidak sedang mengatakan bahwa seluruh perjalanan dinas itu buruk. Ada perjalanan yang memang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan NTT kepada pemerintah pusat. Yang harus kita hentikan adalah perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil yang terukur dan sekadar menghabiskan anggaran.
Karena itu, usulan ini sekaligus merupakan ajakan kepada seluruh fraksi dan pimpinan DPRD NTT untuk melakukan pembenahan bersama.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat apabila lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat,” kata Muhammad Supriyadin Pua Rake
Dalam situasi fiskal yang sulit, politik anggaran harus kembali kepada prinsip paling sederhana yang bisa dihemat, kita hemat; yang tidak mendesak, kita tunda; dan uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat. (Maya)
