NTT.SIBERINDO.CO – Balai Diklat Keagamaan (BDK) Denpasar memperkenalkan sejumlah program kekhasan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama. Program tersebut diperkenalkan dalam kegiatan sosialisasi program kekhasan sekaligus penandatanganan kerja sama pengembangan kompetensi antara BDK Denpasar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Aula Utama BDK Denpasar, Senin (28/9/2026).
Kepala BDK Denpasar, Saprillah, menjelaskan selain program-program rutin terdapat tiga program kekhasan yang dikembangkan BDK Denpasar, yakni Laboratorium Ekoteologi, Hindu Learning Centre, dan Pelatihan Isu Disabilitas.
“Laboratorium Ekoteologi diarahkan sebagai ruang pembelajaran, penelitian terapan, simulasi, dan praktik untuk membangun kesadaran ekoteologis,” jelas Saprillah.
Selain itu, BDK Denpasar mengembangkan Hindu Learning Centre sebagai wadah pembelajaran multidimensional, pengembangan sumber daya manusia, penguatan spiritualitas, serta kepemimpinan.
Program ketiga adalah pelatihan isu disabilitas yang diarahkan untuk memperkuat perspektif pelayanan keagamaan yang inklusif. Menurut Saprillah, isu tersebut perlu menjadi bagian dari arus utama pelayanan Kementerian Agama.
Ketiga program tersebut sekaligus membuka ruang pengembangan kompetensi ASN yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada kemampuan merespons persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Fransiskus Kariyanto, menyambut baik pengembangan program kekhasan tersebut. Ia menekankan bahwa peningkatan kompetensi ASN harus bermuara pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mengutip pepatah Latin ad maiora natus sum, yang berarti “aku dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar”, Fransiskus mengajak jajaran Kementerian Agama untuk terus mengembangkan diri dan menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam harmoni kehidupan bersama.
“Tujuan akhirnya apa sebenarnya? Selain agar ASN kita memiliki kompetensi yang mumpuni, harus ada profesionalisme di dalam pelayanan kita,” tegasnya.
Menurut Fransiskus, tantangan pelayanan publik di NTT memiliki kompleksitas tersendiri. Kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, hingga persoalan iklim menjadi bagian dari tantangan yang perlu direspons melalui pola kerja yang adaptif dan kolaboratif.
Karena itu, ia menilai Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kebutuhan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih berdampak.
“Kita kerja tidak terbatas pada Kementerian Agama saja. Kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi lain. Kita punya umat, OPD lain memiliki masyarakat. Kita semua menggunakan uang rakyat Indonesia demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Fransiskus menambahkan, pengembangan kompetensi melalui berbagai program pelatihan hendaknya tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknis ASN. Lebih dari itu, pelatihan harus membentuk cara kerja yang efektif, adaptif, dan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan pelatihan-pelatihan bukan hanya agar ASN kita bekerja keras, tetapi lebih pada bekerja cerdas,” katanya.
Kerja sama antara BDK Denpasar dan Kanwil Kemenag NTT diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat kapasitas ASN sekaligus mendorong lahirnya inovasi pelayanan keagamaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat NTT.
Melalui pengembangan kompetensi yang terarah, nilai-nilai keagamaan diharapkan tidak hanya hadir dalam ruang pembelajaran, tetapi juga diterjemahkan dalam praktik pelayanan publik yang profesional, inklusif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat.***
